Satgas MBG Sukoharjo: Belum Ada Instruksi Penyetopan MBG selama Libur Sekolah

Rantaunews.com, SUKOHARJO – Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Sukoharjo masih menunggu intruksi resmi dari Badan Gizi Nasional (BGN) ihwal penghentian sementara penyaluran MBG selama masa libur sekolah. Instruksi resmi dari BGN menjadi pijakan Satgas MBG di daerah untuk membenahi tata kelola program MBG serta dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Hal ini diungkapkan Wakil Bupati Sukoharjo sekaligus Ketua Satgas MBG Kabupaten Sukoharjo, Eko Sapto Purnomo, saat berbincang dengan Espos, Rabu (17/6/2026). Sapto mengatakan dapur SPPG di Sukoharjo masih menyalurkan paket makanan bergizi gratis kepada penerima manfaat.

“Belum ada intruksi resmi lebih lanjut [penghentian program MBG sementara selama masa libur sekolah] dari BGN. Hingga pekan ini, dapur-dapur SPPG masih beroperasi seperti biasa,” kata dia.

Menurut Sapto, saat ini, BGN tengah membenahi tata kelola dapur SPPG yang sudah beroperasi. Hasil evaluasi BGN bakal ditindaklanjuti oleh Satgas MBG di level daerah. Hal ini bagian dari proses perbaikan tata kelola program MBG sekaligus meningkatkan kualitas makanan yang diterima penerima manfaat.

Ia mencontohkan setiap dapur SPPG wajib mengantongi Sertifikat Laik Higienis Sanitasi (SLHS) yang diterbitkan Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Sukoharjo. Selain itu, dapur SPPG juga wajib memenuhi spesifikasi teknis seperti instalasi pengolahan air limbal (IPAL). “Ini sesuai standar operasional dapur SPPG yang ditetapkan BGN,” ujar dia.

Monitoring dan evaluasi program MBG melibatkan tujuh organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo. “Mulai dari aspek perizinan, lokasi dan bangunan, bahan pangan, rantai pasok pelibatan UMKM, hingga pengelolaan IPAL dan sampah.,” papar Sapto.

Sebelumnya, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan BGN akan menghentikan sementara penyaluran program MBG selama masa libur sekolah. Penghentian sementara itu akan dimanfaatkan untuk membenahi berbagai persoalan yang ditemukan dalam pelaksanaan program, mulai dari kualitas dapur, validasi data penerima manfaat, hingga tata kelola internal lembaga.

Kualitas dapur SPPG menjadi salah satu aspek yang akan dibenahi lantaran berpengaruh langsung terhadap kualitas makanan yang diterima setiap penerima manfaat. Evaluasi juga menyasar jumlah penerima manfaat program MBG, terutama kelompok yang berpotensi tidak lagi menjadi prioritas, yakni siswa sekolah menengah atas (SMA) dari keluarga mampu.